Senin, 21 Maret 2022

Rakor Saber Pungli Kota Langsa 2022 Rapat Koordinasi Tim Saber Pungli Pemerintah Kota Langsa Tahun 2022 yang di Pimpin Oleh Kapolres Langsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro, SH, SIK, MH bersama Kelompok Kerja Tim Saber Pungli yang dilaksanakan di Aula Setdakot Langsa, Senin (21/03/2022). Waka Polres Langsa Kompol Ichsan juga selaku Ketua Pelaksana Saber Pungli mengatakan tujuan Tim Saber Pungli adalah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan terhadap potensi-potensi kegiatan Pemerintah Kota Langsa terkait dengan kegiatan pelayanan dan perizinan yang memungkinkan terjadinya Pungutan Liar/Penyelewengan dari pada kegiatannya. Pembentukan Tim Pokja terkait dengan kegiatan-kegiatan ini untuk mengidentifikasi dan memantau pelayanan yang dilakukan oleh Unsur Pemerintahan Kota Langsa, sehingga bisa memastikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai aturan dan ketentuannya dengan tidak terjadi penyelewengan. Sosialisasi secara berksinambungan dan pengawasan juga harus terus dilaksanakan, sehingga kegiatan melayanani masyarakat ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Setdakot Langsa Ir. Said Mahdum Majid yang juga merupakan Koordinator Tim Saber Pungli menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan karena adanya resiko terjadinya pungutan liar dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kota Langsa. Apalagi di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mempermudah sistem pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, cepat dan tepat sasaran. Ada banyak celah dan berpotensi rawan terjadinya pungli, sehingga jangan sampai ulah oknum tertentu yang melakukan namun menciderai citra dari pada Pemerintah Kota Langsa. Sebagai sebuah contoh bansos, ini harus benar-benar diperuntukan kepada masyarakat yang memenuhi sayarat menerima bansos ini. Tegasnya. Kapolres Langsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro, SH, SIK, MH, sebagai penanggung jawab Tim Saber Pungli menambahkan terus bersinergitas dengan baik antar Pokja dan Tim Saber Pungli ini dibentuk untuk meminimalisir terjadinya pungli yang dapat merugikan masyarakat dan Pemerintah. Tutupnya