Rakor Dampak Sosial Dan Ekonomi Covid-19

Rapat Koordinasi Dampak Sosial dan Ekonomi Covid-19 yang dipimpin langsung oleh Walikota Langsa Tgk Usman Abdullah, SE bertempat di Meuligo Timue Langsa. Senin (04/05/2020).

Langsa – Pemko Langsa menggelar Rapat Koordinasi Dampak Sosial dan Ekonomi Covid-19 yang dipimpin langsung oleh Walikota Langsa Tgk Usman Abdullah, SE yang didampingi Ketua DPRK Langsa Zulkifli Latief, SE, Wakil Walikota Langsa Dr. H Marzuki Hamid, MM, Setdakot Langsa Syahrul Thaib, SH, M.AP dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Langsa Suriyatno, AP. MSP dihadiri oleh Unsur Forkopimda, Kepala OPD, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Langsa bertempat di Meuligo Timue Langsa. Senin (04/05/2020).

Dalam penjelasanya Walikota Usman Abdullah mengakatakan bahwa upaya percepatan penanganan Virus Corona (Covid-19) banyak bantuan untuk masyarakat fakir dan miskin yang sudah kita terima baik dalam bentuk sembako maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ini adalah langkah yang diambil Pemerintah untuk antisipasi terhadap pemulihan ekonomi masyarakat dalam kondisi tanggap darurat.

Penyaluran bantuan BLT tersebut semoga tidak tumpang tindih. Tolong DPMG, Dinas Sosial, Camat dan Geuchik agar selalu berkoordinasi. Hal ini untuk antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. ” Masyarakat tidak tahu bagaiman jalur distribusi BLT tersebut, yang penting saat penyaluran tersebut jangan timbul keresahan bagi masyarakat” ujar Toke Su’um.

Rapat Koordinasi Dampak Sosial dan Ekonomi Covid-19 dihadiri oleh Unsur Forkopimda, Kepala OPD, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Langsa bertempat di Meuligo Timue Langsa. Senin (04/05/2020).

Maksud pemerintah baik, untuk membantu masyarakat yang berdampak dari covid-19. Makanya tolong siapkan data yang valid agar tidak jadi masalah dikemudian hari. Dan saya akan menindak tegas apabila terjadi kecurangan yang menguntungkan pribadi sendiri atau golongan dalam penyaluran bantuan ini. Tegasnya.

Kemudian, jumlah penerima bantuan berdasarkan sumber anggaran adalah :
1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) : 19.624 KK
2. Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos : 4.244 KK
3. Bantuan Program Non Tunai (BPNT) dari Kemensos : 190 KK
4. BPNT Tambahan dari Kemensos : 1.999 KK
5. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kemensos : 8.231 KK
6. APBA ( Sembako) : 2.031 KK
Jumlah : 16.695 KK
sedangkan data yang belum terbantu : 2.929 KK

Kedepan kita mengharapkan semua bantuan langsung tunai agar tidak menimbulkan kecurigaan dan tidak memerlukan biaya operasional, kemudian tempelkan nama-nama penerima bantuan di Gampong masing-masing agar transparan.

Selanjutnya, Dinas Sosial selaku lembaga teknis setiap bantuan koordinasi dengan lembaga penegak hukum agar tidak ada keraguan dalam pelaksanaannya. Tindakan ini merupakan salah satu wujud pengabdian kita kepada negara, sebagai aparatur siap tidak siap harus siap karena negara dalam keadaan membutuhkan perhatian kita.

Sementara itu Wakil Walikota Langsa Marzuki Hammid juga meminta Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) harus sinergritas dalam mengelola administrasi bantuan masyarakat agar tidak double penerimaan seperti mekanisme pendataan sesuai Permendes PDTT No. 6 / 2020 dan Perubahan Perwal Kota Langsa bahwa pendataan dilakukan oleh Relawan Gampong siaga Covid-19 (Kadus/Kasie Kesra), validasi dan finalisasi data dalam musyawarah Gampong merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak terdata dilaporkan ke Dinsos, legalisasi dokumen hasil data ditanda tangani Geuchik dan dilaporkan kepada Walikota melalui Camat selanjutnya ditetapkan dalam peraturan Geuchik. Untuk tidak menimbulkan keraguan masyarakat tempel di papan pengumuman Gampong.

Leave a Reply